Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB Tahun Ajaran 2026/2027

Diposting oleh On 7:56 AM

Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB Tahun Ajaran 2026/2027

Dalam memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, perlu disampaikan penjelasan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB Tahun Ajaran 2026/2027
Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB Tahun Ajaran 2026/2027

Sistem penerimaan siswa untuk tahun ajaran 2026/2027 kini secara resmi menggunakan nama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), menggantikan istilah PPDB yang sebelumnya digunakan. Kebijakan ini mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan ditegaskan melalui Surat Edaran Dirjen Pauddasmen No. 0301 Tahun 2026.

Dasar Hukum: 

  1. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385); 
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); 
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134). 

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, perlu disampaikan penjelasan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

I. Umum

1. SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. 

2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026, sehingga perlu mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan SPMB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Dalam rangka menjamin transparansi pelaksanaan penerimaan murid baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan pengendalian dan pemantauan data jumlah murid per rombongan belajar melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), berdasarkan jumlah murid per rombongan belajar dan daya tampung yang telah ditetapkan  oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan diumumkan kepada masyarakat pada tahap pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru

4. Sehubungan dengan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, kami meminta Saudara untuk menegaskan dan memastikan bahwa: 

a. setiap tahapan SPMB, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan, dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel; 

b. setiap anak mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kewenangan Saudara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. pelibatan satuan pendidikan swasta dalam setiap tahapan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, sebagai bagian dari ekosistem layanan pendidikan; dan 

d. penghitungan daya tampung oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan pendidikan. 

II. Tahapan SPMB 

A. Tahap Perencanaan 

Pemerintah Daerah diminta untuk memastikan: 

1. pendampingan kepada satuan pendidikan dalam penghitungan daya tampung dan penetapan wilayah penerimaan murid baru secara cermat berdasarkan: 

a. sebaran satuan pendidikan; 

b. sebaran domisili calon murid; dan 

c. kapasitas daya tampung satuan pendidikan; 

2. petunjuk teknis SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 ditetapkan dalam keputusan kepala daerah paling lambat bulan Februari 2026 dan disampaikan kepada kementerian melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP/BPMP) setempat; 

3. sosialisasi petunjuk teknis SPMB dilakukan secara optimal dan masif kepada satuan pendidikan dan masyarakat sebelum tahapan pelaksanaan SPMB dimulai; dan 

4. pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah yang berbatasan dalam penetapan wilayah penerimaan murid baru untuk menjamin pemenuhan daya tampung.

B. Tahap Pelaksanaan

1. SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur penerimaan murid, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. 

2. Pendaftaran jalur SPMB dilaksanakan secara tertib dan transparan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dimulai dari jalur afirmasi atau jalur prestasi. 

3. Dalam pelaksanaan jalur prestasi: 

a. prestasi akademik dapat menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk seleksi penerimaan murid baru pada jenjang SMP dan SMA; dan 

b. prestasi nonakademik dapat berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan. Organisasi siswa intra sekolah dimaksud tidak terbatas pada OSIS, namun mencakup berbagai bentuk organisasi yang bersifat kesiswaan intra (dalam) pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti: OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Badan Eksekutif Siswa, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan.

C. Tahap Pasca Pelaksanaan

Pemerintah Daerah diminta untuk: 

1. memastikan penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke: 

a. satuan pendidikan negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat; 

b. satuan pendidikan swasta; dan/atau 

c. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain, yang masih memiliki daya tampung; 

2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap tahapan SPMB; dan 

3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat sesuai ketentuan. 

III. Informasi Pendukung

Sebagai bahan pendalaman kebijakan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan Soal Sering Ditanya (SSD) atau Frequently Asked Questions (FAQ) SPMB yang dapat diakses melalui laman https://pauddikdasmen.kemendikdasmen.go.id/spmb.

Berikut Kesimpulan penting poin-poin penting Juknis PPDB 2026/2027:

1. Penerimaan Murid Baru Madrasah (PMB 2026/2027):

  • Dasar Hukum: Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 10041 Tahun 2025.
  • Jenjang: RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
  • Jalur: Reguler, Prestasi, dan Afirmasi (kurang mampu & kebutuhan khusus).
  • Jadwal: Pendaftaran dimulai sekitar Januari-Maret 2026 (contoh: Gelombang 1 MA Al-Hidayah Ibun, 9 Maret – 17 April 2026).

2. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB/PPDB 2026/2027 - Umum/Sekolah Negeri):

  • Dasar Hukum: Surat Edaran Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026.
  • Empat Jalur: Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi.
  • Jalur Prestasi: Menggunakan nilai TKA untuk SMP/SMA.
  • Jadwal: Pemda wajib menetapkan juknis maksimal Februari 2026.
  • Informasi Lanjut: Dapat diakses pada laman pauddikdasmen.kemendikdasmen.go.id.

3. Kebijakan Afirmasi & Kesetaraan:

  • Memprioritaskan keluarga kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus.
  • Penyaluran calon murid yang tidak lolos seleksi ke sekolah lain yang masih memiliki daya tampung.

Dokumen selengkanya DISINI

Demikian ulasan singkat materi Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 semoga bermanfaat.

Surat Usulan Kebutuhan ASN Tahun 2026

Diposting oleh On 9:14 AM

Surat Usulan Kebutuhan ASN Tahun 2026

Kementerian PANRB mewajibkan instansi pemerintah menyampaikan usulan kebutuhan ASN 2026 melalui aplikasi e-formasi paling lambat 31 Maret 2026 dengan prinsip zero growth.
Surat Usulan Kebutuhan ASN Tahun 2026
Surat Usulan Kebutuhan ASN Tahun 2026

Kebutuhan ASN 2026 merupakan perencanaan jumlah dan jenis jabatan pegawai aparatur sipil negara yang harus disusun oleh setiap instansi pemerintah baik itu CPPPK atau CPNS 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi pegawai sesuai dengan beban kerja dan anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2026 mendatang.

Kebutuhan ASN 2026 adalah usulan formasi pegawai yang wajib disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah kepada Menteri PANRB. Saat ini, pemerintah sedang melakukan penataan tugas dan fungsi kementerian periode 2024-2029 yang berdampak pada perubahan struktur organisasi sehingga pembaruan data jabatan menjadi hal yang mendesak.

Selaras dengan hal tersebut, pengusulan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara untuk memperkuat manajemen SDM aparatur. Penggunaan aplikasi digital dalam proses ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data usulan formasi dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kapan Batas Waktu Penyampaian Kebutuhan ASN 2026?

Penyampaian usulan kebutuhan pegawai memiliki jadwal yang telah ditetapkan secara tegas dalam surat resmi Menteri PANRB. Setiap instansi pemerintah diinstruksikan untuk menyelesaikan penyusunan jumlah dan jenis jabatan melalui aplikasi e-formasi pada tautan https://formasi.menpan.go.id. Batas waktu terakhir bagi seluruh instansi untuk mengirimkan usulan tersebut adalah pada tanggal 31 Maret 2026.

Kriteria Usulan Kebutuhan ASN 2026 Berdasarkan Aturan

Dalam menentukan formasi yang akan diajukan, instansi wajib mengikuti beberapa parameter utama yang menjadi dasar pertimbangan penetapan oleh Menteri PANRB. Berikut adalah daftar kriteria yang harus dipenuhi:
  • Prinsip Zero Growth: Penambahan jumlah pegawai harus memperhatikan ketersediaan anggaran APBN atau APBD dengan prinsip pertumbuhan nol, kecuali untuk formasi pendidikan dan kesehatan.
  • Dukungan Prioritas Nasional: Usulan jabatan harus diprioritaskan untuk mendukung pencapaian program-program kerja strategis yang ditetapkan secara nasional.
  • Kesesuaian Regulasi: Jenis jabatan yang diusulkan wajib selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan nyata pencapaian tujuan setiap instansi.
  • Peta Jabatan: Penyusunan usulan harus berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi.
  • Data Pensiun 2026: Instansi wajib menghitung secara saksama jumlah aparatur sipil negara yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2026.
Ketentuan di atas bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara beban kerja organisasi dengan kapasitas fiskal negara. Instansi yang tidak mengikuti kriteria tersebut berisiko mendapatkan penolakan usulan formasi atau ketidaksesuaian saat proses verifikasi. Hasil akhir dari pertimbangan ini akan menentukan efektivitas pengadaan pegawai pada periode tahun anggaran 2026.
Tahapan Cara Mengajukan Usulan Kebutuhan ASN 2026

Prosedur pengusulan dilakukan secara bertahap melalui sistem elektronik untuk menjamin keteraturan administrasi data.

1.Melakukan Pemetaan SOTK Terbaru 

Instansi harus terlebih dahulu menyesuaikan usulan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru sesuai amanat Perpres Nomor 139 Tahun 2024. Pemetaan ini mencakup identifikasi jabatan-jabatan yang mendukung tugas dan fungsi kementerian atau lembaga pada periode kabinet saat ini.

2. Menginput Data ke Aplikasi E-Formasi

Data mengenai jumlah kebutuhan dan jenis jabatan yang telah disusun kemudian dimasukkan ke dalam sistem aplikasi e-formasi melalui tautan resmi pemerintah. Pastikan setiap rincian jabatan yang diinput telah divalidasi oleh tim internal kepegawaian untuk menghindari kesalahan administratif dalam sistem.

3. Melakukan Validasi Melalui Tanda Tangan Elektronik

Surat usulan yang telah selesai diinput wajib ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Penggunaan tanda tangan digital ini merupakan syarat mutlak untuk menjamin keabsahan dokumen sesuai dengan Undang-Undang ITE.

4. Memverifikasi Status Pengiriman

Setelah seluruh proses input selesai, instansi harus memastikan bahwa status usulan telah terkirim dan diterima oleh sistem pusat sebelum batas waktu berakhir. Keaslian dokumen yang telah dikirimkan juga dapat dibuktikan melalui kanal cek surat resmi kementerian yang telah disediakan.

Instansi yang tidak menyampaikan usulan sampai dengan tenggat waktu 31 Maret 2026 akan dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2026. Seluruh layanan pengusulan kebutuhan ini diselenggarakan oleh Kementerian PANRB tanpa dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apa pun.
Download Surat Kebutuhan ASN 2026

Surat resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut memiliki Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 dengan perihal atau judul Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2026 dan memuat instruksi teknis mengenai penyampaian usulan jumlah serta jenis jabatan pegawai melalui sistem elektronik. Informasi tersebut menjadi basis utama bagi setiap instansi pemerintah dalam merencanakan pengadaan aparatur sipil negara untuk periode tahun anggaran mendatang.

Catatan:

Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi Saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan

Penyampaian usulan kebutuhan ASN 2026 merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah guna mendukung manajemen pegawai yang terukur dan efisien. Dengan mengikuti kriteria zero growth dan memanfaatkan aplikasi e-formasi, instansi dapat memastikan kebutuhan SDM mereka terpenuhi sesuai regulasi sebelum batas waktu 31 Maret 2026. Ketepatan waktu dan akurasi data dalam pengusulan ini menjadi kunci utama kelancaran pengadaan pegawai tahun anggaran mendatang.

Demikian semoga materi Surat Usulan Kebutuhan ASN Tahun 2026 dapat bermanfaat.

SE Pelaksanaan TKA dan Sulingjar 2026

Diposting oleh On 9:46 PM

SE Pelaksanaan TKA dan Sulingjar 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik tahun 2026 jenjang SD/MI/SDLB/Paket A/PKPPS Ula, SMP/MTs/SMPLB/Paket B/PKPPS Wustha, SMA/MA/SMALB/Paket C/PKPPS Ulya, dan SMK/MAK, dengan ini kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik mengacu pada Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik, Kepmendikdasmen No. 95/M/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik, dan Keputusan Kepala BSKAP Nomor 59/H/M/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik bagi Pelaksana Tingkat Pusat, Daerah, dan Satuan Pendidikan, dapat diunduh melalui tautan https://pusmendik.kemendikdasmen.go.id/regulasi.

SE Pelaksanaan TKA dan Sulingjar 2026
SE Pelaksanaan TKA dan Sulingjar 2026

Beberapa informasi yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik dan Survei Lingkungan Belajar tahun 2026 sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik tahun 2026 sesuai jadwal pada lampiran 1.

2. Jadwal pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar untuk Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tahun 2026 sesuai jadwal pada lampiran 2.

3. Lokasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada satuan pendidikan di luar negeri sesuai daftar lokasi pada lampiran 3.

4. Satuan pendidikan yang memiliki peserta disabilitas sensorik netra harap menyediakan aplikasi screen reader yang kompatibel dengan exambrowser client yaitu NVDA atau JAWS. 

5. Satuan pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan yang tidak dapat melaksanakan Tes Kemampuan Akademik pada jadwal utama karena kondisi tertentu (misal: kegiatan keagamaan), diperkenankan melaksanakan TKA pada jadwal susulan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan/Kementerian Agama sesuai kewenangannya 

6. Murid yang berhalangan melaksanakan Tes Kemampuan Akademik pada jadwal utama karena kondisi tertentu (misal: PKL/Prakerin, Pramuka, lomba, paskibraka, olimpiade) dapat mengikuti TKA pada jadwal susulan, dengan ketentuan satuan pendidikan melaporkan kepada Dinas Pendidikan/Kementerian Agama sesuai kewenangannya serta melampirkan bukti keikutsertaan kegiatan.

7. Murid yang berada di daerah terdampak kejadian luar biasa atau bencana alam dapat mengikuti TKA pada jadwal pelaksanaan utama atau susulan sesuai ketentuan. Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan keberadaan peserta pada saat pelaksanaan, melalui koordinasi antara satuan pendidikan dan penyelenggara tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

SE Pelaksanaan TKA dan Sulingjar Tahun 2026

Demikian ulasan singkat materi SE Pelaksanaan TKA dan Sulingjar 2026 semoga bermanfaat.


Keputusan/peraturan Menteri lainnya:

SE No 2 tahun 2026 tentang Hari Pertama Masuk Sekolah Semester Genap

Diposting oleh On 9:50 AM

SE No 2 tahun 2026 tentang Hari Pertama Masuk Sekolah Semester Genap

Bertepatan tanggal 2 Januari 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pagi Ceria dan Upacara Bendera pada hari Pertama Semester Genap.

SE No 2 tahun 2026 tentang Hari Pertama Masuk Sekolah Semester Genap
SE No 2 tahun 2026 tentang Hari Pertama Masuk Sekolah Semester Genap

Surat Edaran tersebut diyujukan kepada Yth. Kepala Dinas Ppendidikan Provinsi, Kepala Dinas Ppendidikan Kabupaten/Kota, dan Kepala satuan Pendidikan di seluruh Indonesia.

Isi Surat Edaran tersebut berbunyi:

Dengan hormat, dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan, kebersamaan, dan mengawali kegiatan pembelajaran di awal Semester Genap secara positif, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghimbau Saudara untuk menginstruksikan kepada seluruh satuan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah di wilayah kerja Saudara agar melaksanakan kegiatan “Pagi Ceria” dan Upacara Bendera, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Kegiatan “Pagi Ceria” dan “Upacara Bendera” dilaksanakan secara serentak pada:

Hari : Hari pertama efektif masuk sekolah Semester Genap sesuai kalender pendidikan masing-masing daerah.

Waktu : Pukul 07.00 waktu setempat sampai dengan selesai.

Tempat : di satuan pendidikan masing-masing.

2.Rangkaian kegiatan “Pagi Ceria” dan “Upacara Bendera” meliputi:

a.Senam Anak indonesia Hebat. Musik dan gerakan senam dapat diakses melalui laman https://s.id/senamsaih

b.Upacara Bendera

c.Do’a bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing untuk kelancaran proses pembelajaran Semester genap.

d.Menyanyikan lagu Hari Baru sebagai penutup Upacara Bendera, dilaksanakan secara bersama-sama untuk menumbuhkan kekompakan dan optimisme. Musik dapat diakses melalui tautan https://s.id/laguharibaru

3.Pesan yang disampaikan oleh Pembina Upacara, antara lain:

a.Awal Semester Genap adalah momentum untuk memperbarui semangat, memperkuat komitmen, dan menumbuhkan sikap optimis serta motivasi berprestasi guna meraih cita-cita.

b.Peneguhan nilai-nilai disiplin, tanggungjawab, dan karakter positif melalui penerapan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

c.Ajakan kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk bersama-sama mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman.

Sekolah dapat menambahkan pesan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, kami harap Saudara dapat memberikan dukungan penuh atas Pelaksanaan Pagi Ceria dan Upacara Bendera pada Hari Pertama Semester Genap sebagaimana dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

DOWNLOAD

Demikian penjelasan singkat materi SE No 2 tahun 2026 tentang Hari Pertama Masuk Sekolah Semester Genap semoga bermanfaat.

Download materi lainnya:

Modul Ajar KKA Face C

Modul Ajar KKA Face D SMP

Modul Ajar KKA Face E SMA/SMK

Modul Ajar KKA Face F SMA/SMK

Modul Ajar Model Deep Learning PAUD/TK Semester 1

Modul Ajar Deep Learning SD/MI

Modul Ajar Kelas 1

Modul Ajar Kelas 2

Modul Ajar Kelas 3

Modul Ajar Kelas 4

Modul Ajar Kelas 5

Modul Ajar Kelas 6

Perangkat Ajar Kelas 1 Semua Mapel

Perangkat Ajar Kelas 2 Semua Mapel

Perangkat Ajar Kelas 3 Semua Mapel

Perangkat Ajar Kelas 4 Semua Mapel

Perangkat Ajar Kelas 5 Semua Mapel

Perangkat Ajar Kelas 6 Semua Mapel

Perangkat Ajar Deep Learning Kelas 7 SMP/MTs

Buku AI Kelas 7 Semester 1

Buku AI Kelas 7 Semester 2

Perangkat Ajar Deep Learning Kelas 8 SMP/MTs

Buku AI Kelas 8 Semester 1

Buku AI Kelas 8 Semester 2

Perangkat Ajar Deep Learning Kelas 9 SMP/MTs

Buku AI Kelas 9 Semester 1

Buku AI Kelas 9 Semester 2

Perangkat Ajar Deep Learning Kelas 10 SMA/MA/SMK/MAK

Perangkat Ajar Deep Learning Kelas 11 SMA/MA/SMK/MAK

Rincian Alokasi Dana Dan Calon Penerima Dana BOSP Reguler Tahun Anggaran 2026

Diposting oleh On 3:03 PM

Rincian Alokasi Dana Dan Calon Penerima Dana BOSP Reguler Tahun Anggaran 2026

Melalui Surat Edaran resmi tertanggal 9 Oktober 2025, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah telah menyampaikan rincian alokasi dana dan calon penerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk Tahun Anggaran 2026.

Rincian Alokasi Dana Dan Calon Penerima Dana BOSP Reguler Tahun Anggaran 2026
Rincian Alokasi Dana Dan Calon Penerima Dana BOSP Reguler Tahun Anggaran 2026

Tiga Jenis Dana BOSP di Tahun 2026

Pada tahun 2026, Dana BOSP akan disalurkan melalui tiga jalur utama yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pembiayaan dan mendukung layanan pendidikan yang adil dan bermutu. Ketiga jalur tersebut adalah:

  1. Dana BOSP Reguler: Diberikan kepada seluruh satuan pendidikan untuk mendukung kebutuhan operasional berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.
  2. Dana BOSP Kinerja: Diberikan secara selektif kepada satuan pendidikan yang dinilai berprestasi dan memiliki kinerja terbaik. Dana ini berfungsi sebagai insentif untuk mendorong peningkatan mutu dan tata kelola sekolah.
  3. Dana BOSP Afirmasi: Difokuskan untuk satuan pendidikan yang berada di Daerah Khusus. Tujuannya adalah untuk menjamin keberpihakan, pemerataan kualitas layanan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan antar sekolah.

Arah kebijakan Dana BOSP untuk tahun 2026 menekankan dua hal utama: optimalisasi penggunaan dana untuk peningkatan mutu pembelajaran dan penguatan tata kelola berbasis satuan pendidikan.

Dalam hal ini mengandung makna bahwa sekolah diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kegiatan di satuan pendidikan.

Pengelolaan Dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip:

a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana; 

b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan; 

c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; 

d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Baca juga: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia atau Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 sebagai acuan Juknis BOS BOSP TK PAUD SD SMP SMA SMK Tahun 2026

Langkah Konkret yang Harus Segera Dilakukan Sekolah dan Dinas Pendidikan

Surat edaran ini bukan sekadar pengumuman, tetapi juga panggilan untuk bertindak. Berikut adalah langkah-langkah yang harus segera dilakukan:

  1. Cek Alokasi Dana: Rincian alokasi Dana BOSP Reguler TA 2026 untuk setiap sekolah sudah dapat diakses. Perlu dicatat, data ini masih bersifat Data Sementara dan dapat dilihat melalui laman https://markas.kemdikbud.go.id atau langsung pada aplikasi ARKAS masing-masing satuan pendidikan.
  2. Percepat Penyusunan RKAS: Seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, didorong untuk mempercepat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) untuk Tahun Anggaran 2026. Perencanaan ini harus diselesaikan pada tahun 2025 (T-1) menggunakan aplikasi ARKAS.
  3. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota akan melakukan penelaahan dan pengesahan RKAS yang telah disusun oleh sekolah. Selain itu, dinas juga bertugas mengintegrasikan perencanaan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Dinas Pendidikan juga diminta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan aktif untuk memastikan perencanaan dan penganggaran di setiap satuan pendidikan berjalan sesuai dengan kewenangannya.

Dengan adanya informasi lebih awal ini, diharapkan setiap sekolah dapat menyusun perencanaan yang lebih matang, strategis, dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tahun 2026.

Untuk dokumen lengka ada DISINI

Demikian ulasan singkat materi Rincian Alokasi Dana Dan Calon Penerima Dana BOSP Reguler Tahun Anggaran 2026 semoga bermanfaat.

Download materi lainnya:

Modul Ajar KKA Face C

Modul Ajar KKA Face D SMP

Modul Ajar KKA Face E SMA/SMK

Modul Ajar KKA Face F SMA/SMK

Modul Ajar Model Deep Learning PAUD/TK Semester 1

Modul Ajar Deep Learning SD/MI

Modul Ajar Kelas 1

Modul Ajar Kelas 2

Modul Ajar Kelas 3

Modul Ajar Kelas 4

Modul Ajar Kelas 5

Modul Ajar Kelas 6

Perangkat Ajar Kelas 1 Semua Mapel

Perangkat Ajar Kelas 2 Semua Mapel

Perangkat Ajar Kelas 3 Semua Mapel

Perangkat Ajar Kelas 4 Semua Mapel

Perangkat Ajar Kelas 5 Semua Mapel

Perangkat Ajar Kelas 6 Semua Mapel

Perangkat Ajar Deep Learning Kelas 7 SMP/MTs

Buku AI Kelas 7 Semester 1

Buku AI Kelas 7 Semester 2

Perangkat Ajar Deep Learning Kelas 8 SMP/MTs

Buku AI Kelas 8 Semester 1

Buku AI Kelas 8 Semester 2

Perangkat Ajar Deep Learning Kelas 9 SMP/MTs

Buku AI Kelas 9 Semester 1

Buku AI Kelas 9 Semester 2

Perangkat Ajar Deep Learning Kelas 10 SMA/MA/SMK/MAK

Perangkat Ajar Deep Learning Kelas 11 SMA/MA/SMK/MAK

Pengumuman Seleksi PPPK Tahap II TA 2024

Diposting oleh On 10:19 PM

Pengumuman Seleksi PPPK Tahap II TA 2024

Menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 3160/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 15 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut: 

Menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 3160/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 15 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024

Pengumuman Seleksi PPPK Tahap II TA 2024

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun Anggaran (T.A.) 2024 Periode II adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu: 

a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi 

b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi. 

2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut: 

a. Kode “L” adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 Periode II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

b. Kode “R3” adalah peserta non Aparatur Sipil Negara (ASN) terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 yang telah dinyatakan lulus dalam Seleksi Kompetensi PPPK BKN T.A. 2024 Periode I

c. Kode “R4” adalah peserta non-ASN tidak terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024

d. Kode “TH” adalah peserta yang tidak hadir pada Seleksi Kompetensi PPPK BKN T.A. 2024 Periode II.

e. Kode “TMS” adalah peserta tidak memenuhi syarat menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 karena sudah tidak aktif bekerja sebagai tenaga non-ASN BKN.

3. Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Nomor 7199/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 20 Mei 2025 hal Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 Tahap II, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 Periode II agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 1 s.d. 31 Juli 2025.

4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut: 

a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah

b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 Periode II (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)

c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 Periode II (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)

d. Hasil cetak DRH dari laman https://sscasn.bkn.go.id yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000

e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH

g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli 2025

h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli 2025.

5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 Periode II tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 Periode II

6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 Periode II, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini

7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 Periode II kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas

8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 Periode II dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya

9. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 Periode II bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK

10. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK

11. Lain-lain: 

a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman https://sscasn.bkn.go.id

b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat

c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut

d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta

e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 tidak dipungut biaya

f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

Sebagai kelengkapan beberapa menu link di bawah ini merupakan serangkaian dokumennya:

Demikian semoga materi Pengumuman Seleksi PPPK Tahap II TA 2024 dapat bermanfaat.

Wajib Bagi ASN Mencantumlkan Gelar Profesinya

Diposting oleh On 6:20 PM

Wajib Bagi ASN Mencantumlkan Gelar Profesinya

Pada tanggal 9 Mei 2025 Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 6806/B-MP.01.01/SD/D/2025 terkait dengan perihal Pencantuman Gelar Profesi bagi ASN (PNS dan PPPK).

Wajib Bagi ASN Mencantumlkan Gelar Profesinya
Wajib Bagi ASN Mencantumlkan Gelar Profesinya

Surat Edaran (SE) tersebut ditujukan kepada Yth: Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga Pemerintah Non- Kementerian, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota. Dan perlu dipahami yang dimaksud dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah Pegawai Negri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Adapun isi Surat Edaran (SE) adalah sebagai berikut:

Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki talenta unggul. Untuk mewujudkan hal tersebut, kompetensi dan kinerja merupakan unsur penting dalam manajemen talenta ASN. Pembangunan manajemen talenta membutuhkan data kompetensi yang komprehensif yang diperoleh melalui salah satunya pendidikan formal dan/ atau profesi. Untuk itu, setiap ASN harus dapat menampilkan basis data kompetensi yang komprehensif. BKN dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian, Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki komitmen yang sama kuat untuk mewujudkan hal itu semua.

Baca juga: Surat Keputusan Penggunaan EYD Terbaru 2022

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 49 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan formal, profesi, dan non- formal. BKN mendorong para ASN untuk mengembangkan terus kompetensinya melalui berbagai jalur Pendidikan dan mencantumkan gelarnya agar dapat dibangun Satu Data ASN yang komprehensif dengan profil ASN yang lengkap sehingga mampu mendorong perwujudan Asta Cita.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pemutakhiran data kompetensi ASN yang akurat dan mutakhir, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 

1. ASN yang mendapatkan gelar profesi melalui pendidikan profesi dapat mengajukan pencantuman gelar profesi. 

2. Gelar profesi yang dapat diajukan adalah gelar profesi yang diperoleh secara resmi dan sah dari Perguruan Tinggi atauLlembaga Penyelenggara Sertifikasi Profesi nasional dan global. 

3. Gelar profesi dapat digunakan untuk pengembangan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Mekanisme pengajuan gelar profesi:

  • a. ASN yang memperoleh/memiliki ijazah/sertifikat profesi mengajukan pencantuman gelar profesi kepada PPK melalui pejabat pengelola kepegawaian instansi dengan melampirkan Ijazah/sertifikat. 
  • b. Pejabat pengelola kepegawaian instansi melakukan verifikasi dan validasi keabsahan ijazah/sertifikat profesi. 
  • c. Pejabat pengelola kepegawaian instansi mengusulkan pencantuman gelar profesi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN. 
  • d. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menyetujui atau tidak menyetujui usul pencantuman gelar profesi. 
  • e. Persetujuan atau penolakan usulan pencantuman gelar profesi disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian instansi berupa notifikasi pada Layanan Peremajaan Data Riwayat Profesi. 
  • f. Usul pencantuman gelar profesi ASN dapat dilakukan setiap saat melalui Layanan Peremajaan Data Riwayat Profesi pada Platform ASN Digital.

= Wajib Bagi ASN Mencantumlkan Gelar Profesinya =

Demikian informasi Wajib Bagi ASN Mencantumlkan Gelar Profesinya ini semoga bermanfaat.